GARUT UPDATE — Pemerintah Kabupaten Garut masih berpacu dengan waktu dalam menangani krisis hunian tidak layak di wilayahnya. Data Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Garut mencatat, sedikitnya 24.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) butuh perbaikan mendesak karena berisiko membahayakan keselamatan penghuninya.
Meski demikian, keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama. Perbedaan yang nyata antara besarnya kebutuhan pembenahan dan ketersediaan APBD membuat proses renovasi berjalan lambat serta memakan waktu lama.
Guna mengatasi persoalan ini, Pemkab Garut memadukan anggaran daerah dengan dukungan pemerintah pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta menggandeng sektor swasta lewat dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Pada tahun anggaran 2026, Pemkab Garut mengalokasikan kas daerah lebih dari Rp4 miliar untuk renovasi rumah warga berpenghasilan rendah. Dalam skema APBD ini, setiap hunian menerima stimulan sebesar Rp15 juta. Besaran ini mencatatkan penurunan jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2020 yang sempat menyentuh Rp20 juta per unit, di tengah terus meningkatnya harga bahan bangunan.
Di sisi lain, bantuan pusat memberikan suntikan modal berupa kuota BSPS 2026 sebanyak 1.808 unit untuk Kabupaten Garut.
"Tahun 2026 ini, Garut memperoleh alokasi BSPS sebanyak 1.808 unit," terang Kepala Disperkim Kabupaten Garut, Agus Rika.
Agus tidak menampik bahwa seluruh penggabungan skema pendanaan tersebut belum sanggup menuntaskan masalah secara sekaligus. Dengan memadukan APBD, BSPS, dan CSR, total perbaikan rumah pada tahun ini diproyeksikan hanya mencapai kisaran 2.000 unit. Akibatnya, masih ada sekitar 22.000 rumah yang harus menunggu giliran.
"Jika dihitung dari akumulasi bantuan Pemda, BSPS, dan CSR, memang ada penurunan angka Rutilahu. Namun jumlahnya masih sangat jauh dibanding total kebutuhan," ujar Agus.
Dengan kemampuan penanganan yang terbatas,mlanjut dia, Pemkab Garut menerapkan sistem skala prioritas dan pengerjaan secara bertahap saban tahun. Langkah ini dipandang sebagai pilihan paling realistis agar program pembenahan hunian tetap berjalan di tengah sempitnya ruang anggaran.
Ringkasan Skema Alokasi Penanganan Rutilahu Garut 2026:
Total Target Rutilahu: 24.000 Unit
Alokasi APBD Garut: > Rp4 Miliar (Stimulan Rp15 juta/unit)
Kuota BSPS (Pusat): 1.808 Unit
Sumber Tambahan: Dana CSR Sektor Swasta
Estimasi Total Perbaikan 2026: ~2.000 Unit
Sisa Rutilahu Menanti: -22.000 Unit
Penanganan Rutilahu ini, ucap Agus, bukan sekadar soal pemenuhan kuota fisik perumahan, melainkan upaya mendasar dalam melindungi keselamatan dan kualitas hidup masyarakat miskin di Garut.
Tanpa terobosan skema pendanaan yang lebih agresif atau peningkatan keterlibatan swasta, percepatan penyelesaian sisa 22.000 rumah rapuh tersebut dipastikan bakal membutuhkan waktu yang sangat panjang.***
