GARUT UPDATE — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut terkendala keterbatasan anggaran di bawah Rp1 miliar untuk memperbaiki sejumlah jembatan rusak. Kondisi ini membuat warga di beberapa wilayah terpaksa mengandalkan jembatan darurat dari bambu demi mobilitas sehari-hari.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut, Agus Ismail, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini fokus menangani infrastruktur yang rusak akibat bencana alam serta proyek pembangunan yang tertunda. Sejumlah titik penanganan meliputi kawasan Tegal Gede, Pasirlangu, Cisompet, hingga Pakenjeng.
"Jembatan yang sedang kita progres di antaranya penanganan akibat bencana, kemudian beberapa yang belum selesai seperti di Kalong dan Wareng di wilayah Pakenjeng. Kita juga mendapatkan penanganan jembatan dari kementerian, salah satunya di Cikadongdong, Kecamatan Banjarwangi," ujar Agus, Senin (9/11/2026).
Selain masalah anggaran pemeliharaan yang minim, percepatan pembangunan infrastruktur di Garut juga tersendat oleh persoalan pembebasan lahan, seperti pada proyek jembatan di wilayah Gunamekar yang melibatkan Desa Bungbulang dan Desa Gunamekar. Agus meminta pemerintah desa turut aktif membantu penyelesaian masalah lahan tersebut sebagai syarat kelanjutan proyek.
Di sisi lain, Dinas PUPR Garut turut memproyeksikan peningkatan akses jalan menuju kawasan wisata seperti Cat Valley Wanaraja dan Telaga Bodas. Namun, rencana tersebut tertahan karena status kawasan yang masih beroperasi sebagai cagar alam dan belum beralih menjadi taman wisata alam.
"Karena masih berstatus cagar alam, sehingga belum bisa masuk pihak ketiga untuk pengelolaannya. Perubahan status kawasan tersebut masih menjadi bagian yang harus diselesaikan," tambahnya.
Pemerintah daerah berharap alokasi anggaran infrastruktur dapat ditingkatkan pada tahun mendatang guna menuntaskan berbagai persoalan mendesak, mulai dari perbaikan jembatan rusak, penyelesaian pembebasan lahan, hingga koordinasi status kawasan konservasi demi keselamatan dan kelancaran ekonomi masyarakat desa.***
