GARUT UPDATE — Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, turun tangan langsung memanggil seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) satu per satu guna mengevaluasi kinerja anggaran tahun sebelumnya. Langkah intensif ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran mendatang berjalan jauh lebih efisien tanpa program yang bersifat seremonial.
Penegasan mengenai pengetatan disiplin anggaran di lingkungan birokrasi tersebut disampaikan Bupati saat memimpin apel gabungan di Lapangan Sekretariat Daerah, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (16/11/2026).
"Saya sekarang lagi intens, lagi minta kepada teman-teman dari SKPD, saya panggil semua SKPD satu persatu, saya yakinkan bahwa tidak ada kegiatan-kegiatan lagi yang tidak efisien, yang tidak berorientasi pada tujuan penyelenggaraan pemerintahan," ujar Bupati Syakur di hadapan peserta apel.
Pengetatan pos belanja SKPD ini menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyikapi keterbatasan ruang fiskal daerah pascapengesahan perubahan anggaran. Sebelumnya, tekanan keuangan daerah tersebut telah memaksa pemerintah mengambil kebijakan berat berupa penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyesuaian kuota penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI/PBPU) BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
"Ini adalah kondisi yang sangat terpaksa saya laksanakan. Kenapa? Tuntutan masyarakat itu sangat tinggi terhadap pembangunan infrastruktur," ungkapnya menjelaskan alasan di balik penyesuaian anggaran tersebut.
Bupati Syakur pun meminta seluruh jajaran ASN untuk memaknai kondisi ini sebagai wujud pengorbanan dan pengabdian bersama demi kepentingan masyarakat Garut. Ke depan, ia menginstruksikan agar setiap rupiah anggaran di masing-masing SKPD diprioritaskan untuk menjawab kebutuhan nyata warga, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi.***

